Zakat Sebagai Pengurang Pajak Yang Sah


Pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan yang mengatur zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 20 Agustus 2010 lalu.

Dalam salinan PP yang dikutip, Jumat (22/10), aturan tersebut mulai berlaku sejak 23 Agustus 2010.

Peraturan ini diterbitkan untuk mendorong masyarakat dalam menjalankan kewajiban keagamaan berupa membayar zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaannya maka Wajib Pajak yang membayar zakat melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat dan Wajib Pajak yang memberikan sumbangan keagamaan melalui lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, juga diberikan fasilitas perpajakan.

Fasilitas perpajakan tersebut berupa diperbolehkannya zakat atau sumbangan kagamaan tersebut dikurangkan dari penghasilan bruto. Brikut poin-poin penting yang tertuang dalam aturan tersebut:

Pasal 1 ayat (1)

Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi: a. zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;

Pasal 1 ayat (2)

Zakat atau sumbangan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang.

Pasal 2

Apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Penjelasan

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak mengeluarkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Oleh karena itu, apabila Wajib Pajak pemeluk agama Islam membayar zakat bukan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah maka zakat yang dibayarkan tersebut tidak dapat dikurangkan dari

penghasilan bruto. Demikian juga apabila Wajib Pajak selain pemeluk agama Islam membayar sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia bukan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, maka pembayaran tersebut juga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Contoh:

Badu merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha. Badu membayar zakat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Zakat tersebut tidak disalurkan melalui badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, tetapi secara langsung diberikan kepada perorangan atau keluarga yang berhak untuk menerimanya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini maka zakat yang dibayarkan oleh Badu tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bagi penerima zakatnya dikecualikan dari penghasilan.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebanan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Resistensi Otoritas Pajak

Sayangnya, para pemegang otoritas pengelolaan pajak menyatakan keberatan jika zakat dijadikan pengurang pajak. Hingga saat ini harmonisasi regulasi pajak-zakat kurang berjalan baik. Padahal semestinya, relasi ini diselesaikan pada satu pintu yakni di rezim regulasi perpajakan. Kelemahan kerangka regulasi dan instiusional zakat nasional seperti ketidakjelasan otoritas zakat BAZ/LAZ yang diakui otoritas pajak, turut memperburuk relasi zakat-pajak ini.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan keberatannya mengenai usulan zakat sebagai salah satu unsur pengurang perhitungan pendapatan kena pajak. Keberatan itu juga diungkapnakn Direktur Jenderal Pajak Tjiptadjo

“Secara pribadi, saya kurang sependapat dengan ide zakat sebagai pengurang pajak yang rencananya akan dimasukkan ke dalam RUU Zakat,” kata Tjiptardjo seperti dilansir Tempo Interaktif akhir Agustus lalu.

Dia menyebut dua alasan penolakan. Pertama, UU Perpajakan sudah mengakomodir kewajiban membayar zakat di kalangan umat Islam. Di dalam UU tersebut, zakat digunakan sebagai faktor pengurang penghasilan bruto wajib pajak. Nilai kewajiban pajak, lanjut dia, dihitung dari penghasilan bersih yang telah dikurangi faktor pengurang, termasuk zakat.

Kedua, zakat dianggap sebagai kewajiban religius, bukan kewajiban bernegara. Implikasinya, zakat dan pajak merupakan dua entitas yang berbeda sehingga harus ditarik secara terpisah. “Zakat itu urusan manusia dengan Tuhan,” ujarnya.

 

 

sumber : http://bazjatim.or.id


BAZNAS KABUPATEN CIAMIS